Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Penderitaan Fisik Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 54/Pid.Sus.Anak/2023/PN Mks) = Juridical Review Of Violent Crimes That Result in Physical Suffering Perpetrated by Children Against Children (Case Study of Decision Number 54/Pid.Sus.Anak/2023/PN Mks)

NIRWANA (B011201135). “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Penderitaan Fisik Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 54/Pid.Sus.Anak/2023/PN Mks)”. Dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar sebagai pembimbing utama dan Hijrah Adhyanti Mirzan sebagai pembimbing pendamping. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak terhadap anak dan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam putusan No.54/Pid.Sus/Anak/2023/PN Mks. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil: Adapun hasil penelitian ini, yaitu: (1) Peraturan yang lebih khusus mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan untuk pemidanaan terhadap Anak ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak ini diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C 76C Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jika merujuk pada hasil Visum pengenaan penjatuhan pasal untuk terdakwa yang tepat yaitu pada Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kesimpulan: Hakim memiliki pedoman untuk menjatuhkan putusan, misalnya dalam kasus kekerasan terhadap anak, dengan mempertimbangkan bukti medis seperti Visum sebagai alat pembuktian yang sah.