ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM PISAU BADIK (Studi Putusan No.201/Pid.Sus/2023/PN Klk) = Juridicial Analysis of Criminal Act Without the Right to Carry Badik Knife Stabbing Weapon (Study of Decisions No.201/Pid.Sus/2023/PN Klk)

SALMAN AL FARISI (B011201044), dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMBAWA SENJATA PENIKAM PISAU BADIK (STUDI PUTUSAN NO.201/PID.SUS/2023/PN KLK)”. Dibawah Bimbingan Syarif Saddam Rivanie selaku Pembimbing. Latar Belakang: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam pisau badik dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam pisau badik dalam Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Klk. Tujuan: Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam pisau badik dalam perspektif hukum pidana, serta penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam pisau badik berdasarkan Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Klk. Metode: Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Kemudian, sumber bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang- undangan, buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi serta pandangan beberapa ahli yang nantinya akan dianalisis dengan secara menyeluruh serta akan dijelaskan secara preskriptif. Hasil: Perbuatan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam pisau badik diatur dalam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan dikategorikan sebagai delik formil. Kesimpulan: Penerapan hukum pidana dalam putusan Nomor 201/Pid.Sus/2023/PN Klk sudah sesuai dengan barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Namun penerapan hukum dalam putusan tersebut masih belum cukup untuk memberikan efek jera kepada pelaku, perbuatan tersebut sangatlah berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat.