TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENJADIKAN ORANG SEBAGAI OBJEK YANG MEMUAT PORNOGRAFI (Studi Putusan No.347/Pid.B/2022/PN.Amb) = LEGAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS OF MAKING A PERSON THE SUBJECT OF PORNOGRAPHY (Study of Decision No. 347/Pid.B/2022/PN. Amb)

Latar Belakang: Kemajuan teknologi membawa kemudahan bagi manusia, namun juga memicu maraknya kejahatan pornografi melalui media elektronik. Hal ini menjadi perhatian serius karena bertentangan dengan nilai Pancasila dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk Untuk menganalisis Kualifikasi Tindak Pidana Menjadikan Orang Sebagai Objek Atau yang Memuat Pornografi dan Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menjadikan orang sebagai objek yang memuat pornografi pada Putusan No.347/Pid.B/2022/PN Amb. Metode: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil: (1) Pengaturan hukum tentang pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang kekerasan seksual, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2) Ketentuan yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 35 jo pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi tetapi hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hukum Hakim masih kurang memberikan efek jera karena mengingat korban mengalami trauma dan atas perbuatan terdakwa korban menjadi malu mengakibatkan terganggunya psikologis korban. Undang- undang yang sangat relevan yakni Undang Nomor 12 Tahun 2022 karena pada pasal 14 ayat 1 (satu) menjelaskan bahwa orang yang melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman akan dikenakan pasal ini.