AL AMIN, SULTAN MUJADDID (2025) ANALISIS HUKUM KETIDAKHADIRAN SALAH SEORANG CALON PENGANTIN SAAT PERKAWINAN (PUTUSAN NO. 897/PDT.G/2017/PN.TNG DAN PUTUSAN NO. 93/PDT.G/2018/PN.TOB) = Legal Analysis of the Absence of One of the Prospective Spouse at a Marriage (DECISION NO. 897/PDT.G/2017/PN.TNG AND DECISION NO. 93/PDT.G/2018/PN.TOB). Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR.
B011181462-5yj6la91vZLPgMm2-20251003115941.jpeg
Download (52kB) | Preview
B011181462-1-2.pdf
Download (735kB)
B011181462-dp.pdf
Download (312kB)
B011181462-fullll.pdf
Restricted to Repository staff only until 23 January 2028.
Download (2MB)
Abstract (Abstrak)
Latar Belakang: Perkawinan memerlukan persetujuan mempelai, namun kerap terjadi ketidakhadiran salah satu pihak tanpa alasan jelas saat akad nikah. Tujuan: Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ketidakhadiran calon pengantin saat akad nikah serta akibat hukumnya. Metode: Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan kasus, serta dianalisis secara preskriptif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Hasil: Dalam Putusan Pertama dan Kedua, hakim menganggap ketidakhadiran calon pengantin sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Namun, penulis menilai hal tersebut kurang tepat dan sebaiknya dikategorikan sebagai wanprestasi atas kesepakatan para pihak. Pada Putusan Kedua, tergugat seharusnya dibebaskan dari tuntutan karena tergugat lebih dahulu melakukan wanprestasi. Akibat hukum Putusan Pertama adalah batalnya pelaksanaan perkawinan dan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang tidak hadir. Sementara itu, Putusan Kedua memutuskan perkawinan tidak terlaksana dan tergugat wajib membayar ganti rugi. Penulis berpendapat bahwa tergugat seharusnya tidak bertanggung jawab atas ganti rugi karena penggugat terlebih dahulu melakukan wanprestasi dengan mengubah jadwal perkawinan. Kesimpulan: Hakim menilai ketidakhadiran calon pengantin sebagai perbuatan melawan hukum, padahal lebih tepat dikategorikan sebagai wanprestasi karena pelanggaran terhadap kesepakatan. Pada putusan kedua, tergugat semestinya dibebaskan dari tuntutan karena penggugat lebih dahulu melakukan wanprestasi. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah batalnya pelaksanaan perkawinan dan timbulnya gugatan ganti rugi terhadap pihak yang tidak hadir.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Calon Pengantin, Ketidakhadiran, Perkawinan. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | - Andi Anna |
| Date Deposited: | 23 Jan 2026 08:03 |
| Last Modified: | 23 Jan 2026 08:03 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/52863 |
