PENGARUH FAKTOR EKONOMI DAN TATA KELOLA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI LIMA NEGARA ASEAN PERIODE 2000-2023 = THE EFFECT OF ECONOMIC AND GOVERNANCE FACTORS ON ECONOMIC GROWTH IN FIVE ASEAN COUNTRIES PERIODS 2000-2023

Hingga tahun 2000an, sejumlah negara-negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam telah mencapai tingkat berpendapatan menengah. Namun fenomena pertumbuhan yang tinggi kini menghadapi tantangan perlambatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh keterbukaan perdagangan, investasi asing langsung, serta belanja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Mempertimbangkan peran tata kelola sebagai variabel moderasi terhadap belanja pemerintah, dan mediasi sektor industri Menggunakan data panel lima negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam) selama periode 2000–2023. Pengolahan data menggunakan perangkat lunak R-Studio. Metode analisis menggunakan structural equation-reduce form. keterbukaan perdagangan tidak memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung melalui sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi asing langsung terbukti berpengaruh positif secara langsung, tetapi tidak melalui sektor industri. Belanja pemerintah di bidang pendidikan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun melalui jalur sektor industri. Sebaliknya, belanja pemerintah di bidang kesehatan tidak berdampak langsung, bahkan menekan pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri. Dalam konteks tata kelola, stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan atau terorisme mampu memperkuat kontribusi belanja pemerintah di bidang kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, efektivitas pemerintahan cenderung melemahkan pengaruh belanja pemerintah di bidang pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kualitas regulasi juga memperlemah pengaruh langsung belanja kesehatan, tetapi memperkuat pengaruh belanja kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui saluran sektor industri. Selanjutnya, supremasi hukum berperan penting dalam memperkuat kontribusi langsung belanja pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas tata kelola yang menekankan pada indikator stabilitas politik, kualitas regulasi dan supremasi hukum menjadi kunci memaksimalkan efektivitas belanja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun hasil penelitian ini juga mendukung pandangan ambiguitas hubungan tata kelola terhadap pertumbuhan ekonomi. Perlu kehati-hatian mengasumsikan bahwa tata kelola yang baik secara otomatis meningkatkan kinerja ekonomi. Implikasi kebijakan penelitian ini menekankan perlunya pendekatan kontekstual yang berbasis empirik dalam merancang strategi ekonomi pembangunan.

Keyword : keterbukaan perdagangan, investasi asing langsung, belanja pemerintah, tata kelola dan pertumbuhan ekonomi.