HAKIKAT PLEA BARGAINING DALAM LINGKUP DOMINUS LITIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN = THE ESSENCE OF PLEA BARGAINING WITHIN THE SCOPE OF DOMINUS LITIS IN THE RESOLUTION OF TAX CRIMINAL CASES

Penelitian ini betujuan untuk mengkaji dan menemukan hakikat plea bargaining dalam penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan, perlunya plea bargaining oleh Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan dan mekanisme plea bargaining yang ideal dan relevan oleh Penuntut Umum selaku dominus litis untuk penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan di Indonesia baik ditahap prapenuntutan maupun persidangan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan filsafat, perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dilaksanakan di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Bahan hukumnya bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum dianalisis menggunakan metode deduksi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Hakikat plea bargaining dalam penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan adalah sebuah proses negosiasi antara jaksa penuntut umum dan terdakwa (terduga pelaku) yang saling menguntungkan keduanya guna penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan mengupayakan semaksimal mungkin pengembalian kerugian negara secara optimal; (2) Plea bargaining diperlukan oleh Penuntut Umum selaku Dominus Litis dalam penyelesaian perkara tindak pidana perpajakan sebagai bagian dari kewenangannya dibidang penuntutan untuk mengupayakan negosiasi (kesepakatan) agar penyelesaiannya dapa diselesaikan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan menerapkan prinsip ultimum remedium yaitu menghindari penerapan pidana penjara/pidana badan guna mengurangi beban negara di Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan mengupayakan semaksimal mungkin pengembalian kerugian negara secara optimal; (3) Mekanisme plea bargaining yaitu diawali dengan pemeriksaan bukti permulaan untuk menemukan 2 (dua) alat bukti yang saha, kemudian negosiasi untuk pelunasan utang pajak disertai denda dan kesepakatan penghentian penyidikan atau penuntutan yang ringan, diakhir dengan putusan hakim yang ringan.