HAKIKAT PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PADA PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH = THE NATURE OF CONTROL OVER AGRICULTURAL LAND CONVERSION IN LAND REGISTRATION SERVICES

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan konstruksi politik hukum pengaturan pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Indonesia.Untuk menganalisis dan mengembangkan kewenangan Badan Pertanahan Nasional dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Indonesia. Untuk menganalisis dan menemukan pengaturan pengendalian alih fungsi lahan yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan historis serta pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu menelaah peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya perlindungan lahan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terdapat ketidakseimbangan antara kepentingan perlindungan sektor pertanian yang dibutuhkan untuk ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur. Meskipun Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki kewenangan dalam hal administrasi pertanahan, pengawasan terhadap penggunaan lahan lebih menjadi tugas bersama antar berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Pengaturan pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang ideal harus mempertimbangkan prinsip keberlanjutan, baik dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi Instansi pemerintah yang berwenang untuk mengatur izin alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Oleh karena itu, perlu penguatan kewenangan BPN dalam sistem perizinan alih fungsi lahan pertanian yang harus mengacu pada Rencana Tata Ruang (RTRW).