EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN PERTANAHAN DI PAPUA BARAT DAYA = The effectiveness of the implementation of criminal sanctions as an effort to prevent land crime in Southwest Papua

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisa hakikat sanksi dalam peraturan hukum pidana di bidang pertanahan guna mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak-hak atas kepemilikan tanah; (2) Mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi pidana di bidang pertanahan; (3) Merumuskan konsep penerapan sanksi pidana yang ideal sebagai upaya penanggulangan kejahatan di bidang pertanahan. Tipe penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Jenis dan sumber adalah menggunakan bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder. Tekhnik pengumpulan bahan hukum dengan cara identifikasi bahan hukum, analisis dan eliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan, kajian pustaka, pengumpulan bahan-bahan hukum yang memiliki relevansi terhadap isu hukum, telahan atas isu hukum, menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum, memberikan preskripsi argumentasi dalam kesimpulan, dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, dan dipaparkan secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Hakikat sanksi pidana di bidang pertanahan bertolak belakang dengan prinsip-prinsip pemidanaan, tujuan pemidanaan dan hakikat pemidanaan. Rumusan sanksi pidana yang tercantum dalam KUHP maupun di luar KUHP mengakomodir sanksi pidana yang sangat ringan/lemah; (2) Sanksi pidana di bidang pertanahan dalam implementasinya tidak menimbulkan efek jera terhadap pelanggarnya, terjadi pengulangan tindak pidana, pelaku tindak pidana mengabaikan instrument sanksi pidana/tidak lagi mematuhi peraturan hukum pidana, mengakibatkan sanksi pidana menjadi tidak efektif untuk diterapkan dalam kasus-kasus pertanahan sehingga belum dapat menekan angka kriminalitas di bidang pertanahan; (3) Penerapan sanksi pidana di bidang pertanahan yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP belum dinyatakan secara tegas sebagai kejahatan terhadap harta benda; rumusan delik dan penetapan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP dan di luar KUHP berupa sanksi pidana penjara dan pidana denda belum seimbang dengan dampak perbuatan yang ditimbulkan; unsur-unsur delik yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP di bidang pertanahan seharusnya diatur secara khusus dalam sebuah peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.