ANALISIS JARINGAN SOSIAL PROPAGANDA TERHADAP DUKUNGAN UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA = A SOCIAL NETWORK ANALYSIS OF PROPAGANDA SUPPORTING THE JOB CREATION LAW

IFKAR ALHAQ. Analisis Jaringan Sosial Propaganda terhadap Dukungan Undang-Undang Cipta Kerja (dibimbing oleh Muliadi Mau). Latar belakang. Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptakerja) merupakan kebijakan kontroversial yang memicu munculnya propaganda digital sebagai strategi pembentukan opini publik, khususnya melalui platform media sosial X (sebelumnya Twitter). Meskipun masif, efektivitas kampanye ini masih dipertanyakan karena indikasi penggunaan jaringan artifisial yang tidak terhubung dengan percakapan publik yang lebih luas.Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur jaringan propaganda pro-UU Cipta Kerja serta mengidentifikasi teknik bahasa manipulatif yang digunakan, dengan fokus pada sejauh mana propaganda ini berhasil membentuk pengaruh nyata dalam wacana digital. Metode. Pendekatan kuantitatif digunakan melalui analisis jaringan sosial terhadap 2.003 interaksi dari 194 akun yang menggunakan tagar #UUCiptakerja. Selain itu, dilakukan analisis isi sintaksis berdasarkan kerangka Da San Martino et al. (2020) untuk mengkategorikan teknik propaganda dalam narasi yang tersebar. Hasil. Temuan menunjukkan bahwa aktivitas propaganda bersifat tidak organik, ditandai dengan dominasi self-loop (1.993 interaksi), rendahnya rasio interaksi timbal balik (25%), serta fragmentasi tinggi dengan 190 komponen jaringan terpisah. Konten didominasi oleh teknik repetition (49,78%), black-and-white fallacy (25,54%), serta doubt dan red herring. Pola penyebaran tertutup ini gagal menembus ruang diskusi publik yang lebih luas, sehingga narasi pro-UU Cipta Kerja tidak berkembang menjadi opini mayoritas dan justru membentuk lingkaran penguatan internal di antara akun penyebarnya.Kesimpulan. Kampanye propaganda pro-UU Cipta Kerja di platform X terbukti gagal membentuk pengaruh signifikan dalam opini publik karena terjebak dalam jaringan digital artifisial yang terisolasi. Temuan ini menegaskan perlunya strategi komunikasi politik yang berbasis pada keterbukaan, interaksi lintas kelompok, dan partisipasi publik dalam proses legislasi demokratis. Kata kunci: propaganda digital; analisis jaringan sosial; UU Cipta Kerja; komunikasi politik; bot; manipulasi konten