FORMULASI SANKSI DALAM KEJAHATAN STATISTIK = FORMULATION OF SANCTIONS IN STATISTICAL CRIMES

Gusti Anom Wijaya (B013221029). FORMULASI SANKSI DALAM KEJAHATAN STATISTIK (dibimbing oleh Aswanto, Musakkir, dan Muhadar). Penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi baru dan prospektif mengenai sanksi hukum terhadap kebocoran data oleh petugas statistik, menemukan solusi baru mengenai sanksi hukum terhadap pemberian keterangan tidak sesuai oleh responden statistik, serta menemukan kondisi ideal penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kejahatan statistik. Jenis penelitian ini bersifat penelitian empiris yang menganalisis kejahatan statistik melalui wawancara dan tinjauan pustaka. Lokasi penelitian mencakup berbagai wilayah di Indonesia yang terbagi kedalam 3 (tiga) zona wilayah yaitu 14 Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia bagian barat, 12 Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia bagian tengah dan 3 Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia bagian timur. Sampel penelitian berasal dari petugas statistik pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota pada sampel terpilih dan responden statistik yang pernah didata oleh BPS Kabupaten/Kota pada sampel terpilih. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner, sedangkan data sekunder berasal dari undang-undang, putusan pengadilan, studi akademik, dan laporan pemerintah. Analisis data kualitatif digunakan untuk mengevaluasi penegakan hukum terhadap kejahatan statistik, membandingkan praktik di berbagai negara. Hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) sanksi ideal untuk petugas statistik yang membocorkan data adalah sanksi non-pidana yaitu berupa pemecatan dan daftar hitam (blacklist) dari kegiatan BPS. (2) sanksi ideal untuk responden statistik yang memberikan data tidak sesuai adalah sanksi non-pidana yaitu berupa sanksi moral dan sanksi administratif. (3) Kondisi ideal penegakan hukum di BPS adalah dengan melakukan reformasi hukum terkait dengan penegakan sanksi untuk pelanggaran dan kejahatan statistik antara lain membuat aturan pelaksana yang lebih rinci terkait dengan mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran dan kejahatan statistik. Aturan ini perlu mengatur jenis-jenis pelanggaran, sanksi administratif, hingga sanksi pidana yang lebih jelas dan implementatif.