Tinjauan Yuridis Tentang Kampanye Yang Dilakukan Pejabat Negara Pada Pemilihan Presiden 2024 = Juridical Review on Campaigns Conducted by State Officials in the 2024 Presidential Election

LAODE ISWAR A.G. SAPARIGAU (B021181313), Fakuktas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan Judul Skripsi, Tinjauan Yuridis Tentang Kampanye Yang Dilakukan Pejabat Negara Pada Pemilihan Presiden 2024, di bawah bimbingan Ariani Arifin, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kampanye pemiliahan umum yang dilakukan oleh Pejabat Negara dan untuk mengetahui Bagaimana implikasi hukum keikutsertaan Pejabat Negara yang ikut kampanye Pemilihan Presiden 2024. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian hukum dan artikel-artikel hukum yang berkaitan tentang objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Di Indonesia, regulasi mengenai kampanye pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023. Peraturan ini diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Namun, pada faktanya banyak pelanggaran terjadi akibat adanya celah dalam regulasi, di mana pejabat negara sering memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan pribadi. 2) Secara hukum, pejabat negara boleh berkampanye saat cuti dan tanpa fasilitas negara. Namun, praktik ini memiliki implikasi dengan timbulnya masalah seperti turunnya kinerja pemerintahan, terganggunya netralitas, dan persepsi negatif publik terkait etika dan keadilan pemilu. Sulit memisahkan jabatan dari peran pribadi dalam kampanye, sehingga dapat merusak kepercayaan publik dan mencederai prinsip demokrasi yang adil.