KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENANGANAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PEGAWAI KONTRAK BUMD (Analisis Putusan Nomor: 85/G/2022/PTUN.MKS) = The Authority of the Administrative Court in Handling Disputes over the Dismissal of Contract Employees in Regionally-Owned Enterprises (Analysis of Decision Number: 85/G/2022/PTUN.MKS)

TASYA SALSABILA (B021181320) “KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENANGANAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PEGAWAI KONTRAK BUMD (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 85/G/2022/PTUN.MKS)”. Di bawah bimbingan Ariani Arifin, S.H., M.H. selaku Pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa kepegawaian di lingkup Perusahaan Umum Daerah PDAM Kota Makassar serta mengetahui bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim berdasarkan Putusan Nomor 85/G/2022/PTUN.MKS. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer (Peraturan Perundang-Undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan karya ilmiah), dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Analisis bahan hukum menggunakan teknik interpretasi berupa penafsiran hukum yang mempertajam analisis yang disajikan secara deskriptif atau gambaran yang dapat dipahami secara jelas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa pemberhentian pegawai kontrak dalam lingkup BUMD tidak berwenang dalam menangani sengketa tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Sekalipun objek sengketa termasuk ke dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara, namun dikecualikan karena termasuk ke dalam perjanjian perdata (2) Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 85/G/2022/PTUN.MKS terkait objek gugatan Surat Keputusan Penjabat Direksi tentang Pemberhentian Pegawai Kontrak, bahwa hakim menerima gugatan tersebut atas penilaian aspek administratif dan substantif secara komprehensif dikarenakan Tergugat dinyatakan memiliki kewenangan terhadap penerbitan objek sengketa, maka majelis hakim menggunakan asas keaktifan hakim dan menyatakan perkara tersebut termasuk ke dalam kompetensi perkara yang dapat diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.