IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP PENCEMARAN AIR DI KABUPATEN BANTAENG (STUDI KASUS PT. HUADI NICKEL ALLOY INDONESIA) = IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT SUPERVISION OF WATER POLLUTION IN BANTAENG REGENCY (CASE STUDY OF PT. HUADI NICKEL ALLOY INDONESIA)

ABSTRAK ANDI ANNIZA AHYANA HAMKA (B021191068). Implementasi Pengawasan Pemerintah Terhadap Pencemaran Air Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia) Dibimbing oleh Marthen Arie sebagai Pembimbing Utama dan Arini Nur Annisa sebagai Pembimbing Pendamping . Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui kewenangan pemerintah terhadap pengawasan atas pencemaran air PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia. serta untuk menganalisis efektivitas dari penerapan sanksi administrasi terhadap pencemaran air PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, Lokasi Penelitian Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng dan Desa Papanloe Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng. Bahan hukum yang digunakan primer dan sekunder. Analisis data penelitian degan cara kualitatif deskriptif yaitu menjelaskan dan memeriksa fakta-fakta yang didapatkan di lapangan, setelah itu penyusun memberikan kesimpulannya. Hasil penelitian ini adalah (1) kewenangan pemerintah pusat terhadap pengawasan atas pencemaran air PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 117 Ayat (1), Pemerintah Daerah Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng melakukan fungsi pembinaan terhadap PT. Huadi Nickel Alloy Berdasarkan ketentuan Undang Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 63 Ayat (3), namun masyarakat masih merasakan dampak pencemaran air yang ditimbulkan oleh PT. Huadi Nickel Alloy Indoenesia. (2) Efektivitas pemberian sanksi administrasi paksaan oleh KLHK terhadap PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia, belum maksimal dikarenakan tidak melaksanakan kewajibannya yang dimuat dalam keputusan Menteri LHK Nomor SK 5897/ MENLHK-PNLHK/PPSALHK/ GKM.0/07/2022 tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan kepada PT Huadi Nickel Alloy Indonesia. Kesimpulan: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai lembaga pemerintah pusat yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan dan penetapan sanksi administrasi terhadap pencemaran air. Kata Kunci : Pengawasan, Lingkungan Hidup, Sanksi Administrasi