TINJAUAN YURIDIS SURAT KEPUTUSAN BERSAMA SEBAGAI OBJEK UJI MATERIIL MAHKAMAH AGUNG = Legal Assessment of Joint Decrees (Surat Keputusan Bersama) as Subjects of Judicial Review by the Supreme Court of the Republic of Indonesia

Daffa Achmad Dzaky (B02120103) dengan judul “Tinjauan Yuridis Surat Keputusan Bersama Menjadi Objek Uji Materiil Mahkamah Agung”. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Marwati Riza S.H., M.Si. sebagai Pembimbing Utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Surat Keputusan Bersama (SKB) dalam hierarki Perundang-undangan dan untuk menganalisis dan mengetahui keabsahan Surat Keputusan Bersama yang dijadikan objek uji materiil Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa bacaan literatur ilmiah, serta bahan non-hukum yang sejalan dengan objek kajian penelitian. Pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis dengan metode preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Surat Keputusan Bersama (SKB) tidak memiliki kedudukan dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Secara formil maupun materiil, SKB bukanlah produk hukum yang sah menurut teori hukum bertingkat (Stufenbau Theory), karena tidak menarik kekuatan mengikatnya dari norma hukum yang lebih tinggi dan tidak dibentuk melalui prosedur legislasi yang berlaku. Oleh karena itu, SKB tidak dapat dijadikan dasar pembentukan norma hukum yang bersifat umum dan mengikat masyarakat luas. Penggunaan SKB untuk membatasi hak warga negara berpotensi melanggar prinsip legalitas serta menimbulkan ketidakteraturan dalam sistem hukum nasional. (2) Surat Keputusan Bersama dapat dijadikan objek uji materiil Mahkamah Agung apabila substansinya memenuhi karakteristik peraturan materiil, yaitu mengatur secara umum, berdampak ke luar, dan mengikat. Mahkamah Agung tidak hanya mempertimbangkan bentuk formal suatu produk hukum, tetapi juga isinya. Yurisprudensi seperti Putusan Nomor 17 P/HUM/2021 menjadi landasan penting dalam menegaskan pendekatan substansi ini. Sementara itu, dari perspektif hukum administrasi negara, SKB yang mengikat masyarakat harus tunduk pada AUPB sebagai prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang sah dan adil. Jika SKB menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut, maka ia dapat diuji keabsahannya secara hukum melalui mekanisme pengujian materiil di Mahkamah Agung.