Kewenangan Dinas Pertanahan Terhadap Pengamanan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Aset Tanah Di Kota Makassar = Authority Of The Land Service For The Security And Utilization Of Regionally Owned Land Assets In Makassar City

Ica (B021201033). Kewenangan Dinas Pertanahan Terhadap Pengamanan Dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Aset Tanah Di Kota Makassar. Dibimbing oleh Syamsul Bachri sebagai pembimbing. Latar Belakang: Tanah merupakan salah satu aset strategis karena memiliki nilai ekonomi tinggi, mendukung pembangunan infrastruktur, serta berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat. Dinas Pertanahan Kota Makassar sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas utama dalam melakukan inventarisasi, sertifikasi, pemanfaatan, dan pengamanan tanah milik daerah. Namun, kenyataannya masih banyak aset tanah yang belum bersertifikat, sehingga rawan sengketa dan kehilangan hak kepemilikan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan dinas pertanahan dalam melakukan penyelamatan Barang Milik Daerah aset tanah dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pemanfaatan tanah sebagai aset daerah di Kota Makassar. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Empiris, dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan dan data sekunder yang diperoleh dari data dokumen dan hasil-hasil penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dan dijelaskan secara kualitatif deskriptif. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan kewenangan Dinas Pertanahan dalam pengamanan tanah milik daerah Kota Makassar belum optimal. Dari total aset tanah yang dimiliki pemerintah Kota Makassar, hanya sebagian kecil yang memiliki sertifikat, sehingga rawan terhadap sengketa dan klaim ilegal. Upaya pengamanan dilakukan melalui tiga aspek: fisik, administrasi dan hukum. Dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala yaitu minimnya anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi dan lemahnya pengawasan lapangan. (2) Selain itu, tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemanfaatan tanah sebagai aset daerah belum maksimal. Banyak aset yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kerja sama dengan pihak ketiga melalui skema sewa dan kerja sama pemanfaatan sering terhambat oleh kurangnya anggaran dan aset yang tidak memiliki legalitas yang kuat. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan Dinas Pertanahan Kota Makassar dalam pengamanan dan pemanfaatan aset tanah berdasarkan Perda Kota Makassar No. 7 Tahun 2017 belum berjalan optimal. Pengamanan fisik, administrasi, dan hukum masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi, dan belum lengkapnya legalitas aset. Akibatnya, banyak aset rawan sengketa dan belum memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD.