Analisis Yuridis Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Oleh Komisi Pemilihan Umum (Studi Putusan DKPP Nomor 108-PKE-DKPP/VIII/2023) = Analysis of the Dismissal of Voting Committee Members by the General Election Commission (Study of DKPP Decision Number 108-PKE-DKPP/VIII/2023)

Latar Belakang: Pemilu merupakan mekanisme demokratis yang melegitimasi kekuasaan dan memungkinkan sirkulasi kepemimpinan secara damai, serta diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih para wakilnya secara langsung, jujur, dan adil. Namun, dalam praktiknya, pemilu kerap diwarnai pelanggaran, termasuk pelanggaran kode etik oleh penyelenggara seperti kasus pemberhentian anggota PPS oleh KPU Kota Makassar. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemberhentian anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh Komisioner KPU Kota Makassar serta akibat hukumnya berdasarkan Putusan DKPP Nomor 108-PKE-DKPP/VIII/2023. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang kemudian di analisis dan dijelaskan secara kualitatif prespektif. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan pemberhentian anggota PPS oleh Komisioner KPU Kota Makassar tidak dilaksanakan melalui prosedur yang sesuai dengan tidak melakukan pemberhentian sementara dan kesempatan verifikasi oleh anggota PPS dengan jangka waktu pemberhentian yang sesuai yang mengakibatkan Anggota KPU Kota Makassar mendapatkan peringatan dari DKPP. (2) Akibat hukum terhadap pelanggaran kode etik dalam pemberhentian anggota PPS oleh Komisioner KPU Kota Makassar adalah pemberian sanksi peringatan kepada empat komisioner KPU Kota Makassar. Sanksi peringatan dianggap sebagai upaya rehabilitatif untuk memperbaiki perilaku penyelenggara tanpa menghilangkan kapasitas institusi dalam menjalankan tugasnya. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemberhentian Anggota PPS oleh Anggota KPU Kota Makassar tidak dilakukan dengan pemanggilan dan verifikasi sesuai dengan PKPU sehingga DKPP menjatuhkan sanksi kode etik berupa sanksi teguran kepada Anggota KPU Kota Makassar.