Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Pertambangan Pasir Sungai Di Wilayah Bone = THE ROLE OF THE ENVIRONMENTAL SERVICE IN SUPERVISING RIVER SAND MINING IN THE BONE REGION

ABSTRAK AYU YUNESTHI (B021201057). Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengawasan Penambangan Pasir Sungai di Wilayah Bone. Dibimbing oleh Ariani Arifin sebagai Supervisor. Latar Belakang : Maraknya pertambangan pasir sungai yang dilakukan secara ilegal yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat yang tinggal disekitar lokasi pertambangan sehingga perlu adanya pengawasan. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pertambangan pasir sungai di Wilayah Bone Utara dan menganalisis faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pertambangan pasir sungai di Wilayah Bone Utara. Metode : Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum Empiris, dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang relevan dengan penelitian, hasil penelitian yang berwujud skripsi dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Hasil : Penelitian menunjukkan bahwa 1) Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap pertambangan pasir sungai di Wilayah Bone Utara dalam bentuk menidaklanjuti aduan yang masuk dengan turun ke lapangan melakukan pembinaan dalam bentuk himbauan untuk segera berhenti melakukan pengambilan pasir dan menyarankan untuk mengurus izinnya terlebih dahulu setelah itu boleh melanjutkan serta menjelaskan kepada pelaku usaha mengenai prosedur dan mekanisme untuk mengurus izin usaha pertambangan. 2) Faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pertambangan pasir sungai di Wilayah Bone Utara meliputi faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor Masyarakat, serta faktor Kebiasaan. Kesimpulan : Pelaksanaaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pertambangan pasir sungai di Wilayah Bone Utara belum optimal dan kurang efektif dikarenakan adanya batasan kewenangan terhadap perizinan serta pengawasan pertambangan dari Pemerintah Daerah yang beralih ke Pemerintah Pusat atau sentralisasi sehingga Dinas Lingkungan Hidup hanya melakukan pengawasan jika ada aduan masuk terkait adanya pertambangan pasir yang ada di wilayahnya dengan cara menindaklanjuti aduan yang masuk dengan turun ke lokasi dan melaporkan hasil tindak lanjutnya serta berkoordinasi ke Dinas Provinsi dan kementrian yang memiliki kewenangan penuh.