Analisis Yuridis Kepesertaan Pemerintah Desa Dalam Program BPJS Ketenagakerjaan (Studi Kasus Kabupaten Mamuju) = Juridical Analysis Of Village Government Participation in the BPJS Ketenagakerjaan Program (Mamuju Regency Case Study)

AMINA B (B021211048). Analisis Yuridis Kepesertaan Pemerintah Desa Dalam Program BPJS Ketenagakerjaan (Studi Kasus Kabupaten Mamuju), Dibimbing oleh Bapak Ahsan Yunus sebagai Pembimbing. Latar Belakang: pelaksanaan peraturan terkait hak konstitusional warga negara dalam mendapatkan jaminan sosial belum terealisasikan dengan baik karena masih terdapat Pemerintah Desa di Kabupaten Mamuju yang belum patuh dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan: penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dan efektivitas program BPJS Ketenagakerjaan terhadap kepesertaan Pemerintah Desa Kabupaten Mamuju. Metode: penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian secara langsung melalui wawancara dan observasi. Lokasi Penelitian di Kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Sulawesi Barat, Kantor Desa Bambu Kecamatan Mamuju, dan Kantor Desa Patidi Kecamatan Simboro. Jenis dan sumber yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Kedua data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil: penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi program BPJS Ketenagakerjaan di Pemerintah Desa Kabupaten Mamuju belum optimal karena masih terdapat pemerintah desa yang belum patuh dengan kategori menunggak dan belum daftar; (2) Pengawasan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan pendekatan persuasif dalam mengatasi ketidakpatuhan Pemerintah Desa dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan masih kurang efektif. Kesimpulan: bahwa implementasi program BPJS Ketenagakerjaan terhadap kepesertaan Pemerintah Desa di Kabupaten Mamuju belum optimal sebab ketidakpatuhan pemerintah desa berdampak pada tidak terpenuhinya hak konstitusional perangkat desa melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Pendekatan persuasif yang digunakan BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan terhadap ketidakpatuhan pemerintah desa belum efektif karena langkah tersebut akan meningkatkan potensi ketidakpatuhan pemerintah desa dan berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional pekerja.