IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (P2HAM) DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR = IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS-BASED PUBLIC SERVICES (P2HAM) IN THE PUBLIC SERVICE MALL OF SELAYAR ISLANDS REGENCY

Meranti Putri (B021211073). Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar. (Dibimbing oleh Arini Nur Annisa) sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Pelayanan publik yang diskriminatif, birokratis, akuntabilitas yang rendah serta sarana prasarana, fasilitas, dan aksebilitas yang tidak memadai bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Padahal, pelayanan publik yang baik seharusnya berlandaskan asas kesamaan hak dan persamaan perlakuan/tidak diskriminatif. Tujuan: penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pelayanan publik berbasis hak asasi manusia terhadap pelayanan perizinan usaha dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dalam pelayanan publik berbasis hak asasi manusia terhadap pelayanan perizinan usaha di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar. Metode: penelitian yang digunakan adalah empiris. Jenis dan sumber data yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, buku-buku hukum, karya ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan. Bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia dalam pelayanan perizinan usaha di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Selayar telah berjalan sesuai asas kesamaan hak dan prinsip non-diskriminasi, namun pelaksanaannya belum optimal. Faktor pendukung implementasi meliputi tersedianya aksesibilitas seperti maklumat pelayanan, mekanisme pengaduan, layanan bagi kelompok rentan, serta fasilitas jalan landai. Sementara itu, faktor penghambat mencakup belum tersedianya lantai pemandu, alat bantu dengar, tongkat bantu, ruang laktasi yang nyaman, tempat bermain anak, dan petugas khusus untuk kelompok rentan akibat keterbatasan anggaran. Kesimpulan: Dengan demikian, hambatan-hambatan tersebut menjadi kendala utama dalam optimalisasi pelayanan berbasis HAM.