AKUNTABILITAS BIROKRASI PADA PENGELOLAAN DANA OTONOMI KHUSUS DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA = BUREAUCRATIC ACCOUNTABILITY IN SPECIAL AUTONOMY FUND MANAGEMENT IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE OF SOUTHWEST PAPUA PROVINCE

Akuntabilitas penggunaan anggaran otonomi khusus pada organisasi publik masih menjadi sorotan karena banyaknya penyelewengan dan program yang hanya menguntungkan pihak tertentu. Penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas birokrasi dalam pengelolaan dana otonomi khusus bidang pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya yang mengalami berbagai tantangan kompleks sebagai provinsi pemekaran baru. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, aparatur pengawasan intern pemerintah, dan stakeholder terkait. Sumber data sekunder meliputi dokumen kebijakan daerah, laporan kinerja, data keuangan dana otonomi khusus, temuan inspektorat, dan regulasi pemerintah pusat maupun daerah. Analisis data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode serta validasi temuan melalui cross-checking dengan berbagai pihak. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya terhadap regulasi dan standar operasional prosedur termasuk kategori tinggi, namun sosialisasi kepada lembaga penerima program belum merata. Pengawasan internal telah dilakukan melalui mekanisme formal melibatkan inspektorat daerah mulai dari perencanaan hingga evaluasi, namun belum melibatkan instansi pendidikan sebagai penerima program. Sanksi terhadap penyalahgunaan anggaran telah disiapkan mulai dari teguran lisan hingga rekomendasi proses hukum, namun belum ada pelanggaran yang ditemukan pada pejabat publik. Kejelasan tugas dan wewenang telah diatur melalui struktur kerja yang membagi tegas fungsi antar bidang, namun partisipasi lembaga penerima dalam perencanaan program belum sepenuhnya diakomodasi dan sistem koordinasi pengawasan masih kaku karena memerlukan izin gubernur. Meskipun demikian, temuan inspektorat tahun 2023 sebesar Rp 5.071.259.845 dengan pengembalian hanya Rp 4.334.817.235 menunjukkan masih adanya tantangan dalam pengelolaan dana otonomi khusus. Penelitian merekomendasikan peningkatan sosialisasi regulasi dan SOP kepada publik, pengawasan yang lebih partisipatif dengan melibatkan semua pihak, upaya preventif pencegahan penyalahgunaan anggaran, dan sistem koordinasi yang lebih terbuka tanpa prosedur kaku.