Analisis Pertanggungjawaban Perdata terhadap Pencatutan Data Pribadi dalam Proses Pemilihan Umum = Analysis of Civil Liability for the Misuse of Personal Data in the Electoral Process

ABSTRAK REANANDA ADILLAH PUTRI (B022202047). Analisis Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pencatutan Data Pribadi Dalam Proses Pemilihan Umum. Dibimbing Oleh Maskun. Latar Belakang: Maraknya kasus pencatutan data pribadi dalam proses Pemilihan Umum yang dilakukan oleh partai politik dan atau calon perorangan telah secara nyata dapat memberikan dampak kerugian bagi siapapun. Meskipun belum terdapat contoh kasus, setiap individu yang merasa dirugikan akibat pencatutan data pribadi dalam proses pemilu tersebut penting untuk dapat diakomodir haknya dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pertanggungjawaban perdata terhadap pencatutan data pribadi dalam proses pemilihan umum dan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban perdata terhadap pencatutan data pribadi dalam proses pemilihan umum. Metode: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pertanggungjawaban atas kasus pencatutan data pribadi yang dilakukan oleh partai politik dan atau calon perorangan dapat ditempuh dengan mekanisme pertanggungjawaban perdata berdasarkan analisis terhadap Pasal 1365 KUH Perdata dan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; (2) Pertanggungjawaban perdata tersebut dapat diperkuat melalui revisi UU Pemilu dengan mencantumkan klausul ganti rugi dan penyediaan mekanisme penyelesaian internal oleh partai politik dan calon perorangan atas tindakan pencatutan data pribadi tersebut. Kesimpulan: Diperlukan peran pemerintah untuk segera melakukan evaluasi regulasi dan kebijakan perlindungan data pribadi dalam konteks penyelenggaraan pemilu dengan mengakomodir mekanisme pertanggungjawaban perdata.