PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN SERTIFIKAT = ACCOUNTABILITY OF NOTARIES IN THE CRIME OF CERTIFICATE EMBEZZLEMENT

Andi Anna Eqhi Pratama Putri (B022211041), Pertanggung jawaban Notaris Dalam Tindak Pidana Penggelapan Sertifikat (dibimbing oleh Amir Ilyas dan Nur Azisa). Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pertanggungjawaban Notaris dalam tindak pidana melakukan penggelapan Sertifikat, dan untuk memahami dan menganalisis akibat hukum tindak pidana penggelapan Sertifikat oleh Notaris terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dan kode etik Notaris. Tipe Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan teori-teori hukum yang ada, untuk selanjutnya dideskripsikan lebih lanjut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Perbuatan pidana Penggelapan Sertifikat dapat dimintakan ketika notaris yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan pidana penggelapan sebagaimana dimaksud 374 KUHP, berdasarkan penyelidikan dan proses pembuktian yang sesuai aturan hukum dengan mencari unsur-unsur kesalahan dan kesengajaan dari Notaris itu sendiri. Namun perlu diingat bahwa seseorang yang terbukti melakukan perbuatan pidana belum tentu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana dikenal alasan pembenar, salah satunya jika terdakwa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang (vide. Pasal 50 KUHP). Undang-Undang yang dimaksud tiada lain adalah melaksanakan ketentuan UUJN dan peraturan terkait lainnya. Dan Akibat Hukum Putusan Perkara Perbuatan pidana Penggelapan Sertifikat Oleh Notaris Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris dapat berdampak adanya pemberian sanksi berdasarkan UUJN oleh Majelis pengawas notaris berupa pemberhentian dengan tidak hormat dan sanksi kode etik profesi oleh dewan kehormatan notaris berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan yang diberikan melalui serangkaian tahapan pemeriksaan oleh majelis kehormatan notaris maupun dewan kehormatan notaris.