PENGELOLAAN AIR BERSIH DALAM MENDUKUNG KETAHANAN LINGKUNGAN = CLEAN WATER MANAGEMENT IN SUPPORTING OF ENVIRONMENTAL RESILIENCE

FEBRY (B012232066). Pengelolaan air bersih dalam mendukung ketahanan lingkungan. Dibimbing oleh Andi Syahwiah A. Sapiddin. Latar Belakang: Fakta di lapangan menunjukkan bahwa akses ketersediaan air bersih menghadapi banyak tantangan. Hal ini berdampak pada keberlangsungan hidup manusia dengan berkurangnya ketersediaan air bersih. Metode: Penelitian menggunakan tipe penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, serta berbagai peraturan perundang-undangan lain. Bahan hukum sekunder meliputi buku dan jurnal hukum. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Hasil: (1) Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan air bersih masih dihadapkan pada tantangan kelembagaan yang belum teratasi, terutama terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang belum sepenuhnya harmonis. Dominasi pendekatan efisiensi ekonomi melalui kemitraan dengan pihak swasta menyebabkan lemahnya mekanisme pengawasan dan keterlibatan publik, sehingga belum mendukung tata kelola air yang inklusif dan berkelanjutan; (2) Tekanan terhadap sumber daya air meningkat akibat perubahan iklim dan ketimpangan daya tanggap antarwilayah, sehingga konservasi menjadi kebutuhan strategis. Regulasi telah mengatur prinsip konservasi, namun pelaksanaannya masih terhambat oleh persoalan teknis, koordinasi, dan anggaran. Kesimpulan: (1) Pengelolaan air bersih masih menghadapi tantangan kelembagaan yang kompleks, terutama terkait ketidaksinkronan pembagian kewenangan dan kecenderungan privatisasi yang melemahkan pengawasan dan keterlibatan publik; (2) konservasi air bersih menjadi semakin penting di tengah tekanan perubahan iklim dan ketimpangan daya tanggap, yang menuntut penguatan koordinasi, kapasitas kelembagaan, serta keberpihakan terhadap kelompok rentan dalam kerangka hukum yang menjamin akses berkelanjutan.