PENGAKUAN HAK-HAK MASYARAKAT A DAT DALAM KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS PAPUA TENGAH = RECOGNITION OF INDIGENOUS COMMUNITY RIGHTS IN THE CENTRAL PAPUA SPECIAL AUTONOMY POLICY

ANDI ARNI MULIANI (B12232024). Pengakuan Hak-Hak Adat dalam Kebijakan Otonomi Khusus Papua Tengah. Dibimbing oleh Andi Suriyaman Mustari Pide. Latar Belakang: Otonomi Khusus bagi Papua, yang diatur dalam UU No. 21/2001 sebagai respons terhadap masalah dan kegagalan kebijakan sebelumnya, dengan tujuan mengurangi konflik dan melindungi masyarakat hukum adat. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti keinginan untuk merdeka, konflik suku, dan kesadaran hukum yang rendah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hak–hak adat dan kendala-kendala dalam implementasi kebijakan Otonomi Khusus Papua Tengah. Metode: Tipe penelitan yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif dengan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang didapatkan dari beberapa ketentuan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang merupakan publikasi tentang hukum dan bahan non hukum sebagai bahan pelengkap berupa wawancara. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil: (1) Kedudukan hak-hak masyarakat adat dalam kebijakan Otonomi Khusus Papua Tengah diakui dan dilindungi secara tegas melalui dasar hukum nasional seperti UUD NRI 1945, UU Otonomi Khusus Papua, dan peraturan pemerintah, yang mengatur prosedur identifikasi, verifikasi, dan penetapan masyarakat hukum adat, serta mewajibkan pemerintah daerah untuk mengakui, melindungi, dan memberdayakan hak-hak adat, khususnya hak ulayat atas tanah dan sumber daya alam, dengan melibatkan kelembagaan adat secara resmi dalam pemerintahan daerah dan memastikan partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan berkelanjutan.(2) Implementasi otonomi khusus di Papua Tengah, yang ditujukan untuk memperkuat masyarakat adat, dilakukan melalui penyaluran dana otonomi khusus yang fokus pada peningkatan kesejahteraan dan penghormatan hak adat, serta pemetaan kebutuhan prioritas dan peningkatan kapasitas aparat daerah. Partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas diupayakan melalui penguatan kelembagaan adat seperti LMA Papua, yang berperan dalam penyaluran aspirasi, penyelesaian konflik, dan pelestarian budaya, meskipun implementasinya menghadapi kendala terkait aspek-aspek tersebut. Kesimpulan: Otonomi khusus Papua Tengah mengakui hak-hak masyarakat adat melalui hukum nasional, dengan fokus pada kesejahteraan, hak adat, dan kelembagaan adat, namun implementasinya terkendala oleh partisipasi, dan transparansi