ASAS KEPATUTAN DAN KEWAJARAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN = THE PRINCIPLE OF PROPRIETY AND REASONABLENESS IN THE MATRIMONIAL AGREEMENT

DISA RIZKY AMALIA (B022211049). ASAS KEPATUTAN DAN KEWAJARAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN. Dibimbing oleh Musakkir dan Ratnawati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis urgensi asas kepatutan dan kewajaran dalam dalam perjanjian perkawinan dan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul dalam perjanjian kawin yang melanggar asas kepatutan dan kewajaran baik terhadap kedudukan suami istri maupun terhadap harta perkawinan. Metode penelitian adalah penelitian Normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu menemukan kebenaran koherensi, adakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah (1) Dalam pembuatan perjanjian kawin menjadi urgensi untuk menerapkan asas kepatutan karena ada kaitannya dengan iktikad baik, apabila dijabarkan rasionalitas yang dimaksud merupakan kepantasan secara rasio sedangkan asas kewajaran merupakan kepantasan secara moral. Penerapan asas kepatutan dalam perjanjian kawin merupakan penjabaran dari kewajaran secara moral, yang mana isi dalam perjanjian tersebut harus melihat dari kewajaran publik baik dalam isi ataupun pelaksanaanya. Aspek moralitas erat kaitannya dengan kewajaran dan kepatutan, dalam pembuatan perjanjian, moralitas menjelma menjadi kewajiban umum yang dikenal sebagai iktikad baik.(2) Akibat hukum atas perjanjian perkawinan yang tidak memenuhi asas kepatutan dan kewajaran yaitu dapat dibatalkan atau batal demi hukum hal ini didasarkan bahwa dengan tidak terdapatnya asas kepatutan dan kewajaran maka perjanjian perjanjian kawin tersebut tidak memenuhinya itikad baik yang mana itikad baik tersebut saling berhubungan dengan asas kepatutan, kemudian akibat hukum batal demi hukum didasarkan bahwa perjanjian tersebut tidak menerapkan sebab yang halal dikarenakan suatu sebab terlarang jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, dan hal tersebut berhubungan langsung dengan asas kepatutan dan kewajaran