ANALISIS PENERBITAN ULANG SERTIPIKAT HAK MILIK YANG TELAH DIBATALKAN = ANALYSIS OF THE REISSUANCE OF OWNERSHIP CERTIFICATES THAT HAVE BEEN REVOKED

RISKI APRIANI (B022221002). ANALISIS PENERBITAN ULANG SERTIPIKAT HAK MILIK YANG TELAH DIBATALKAN. Dibimbing oleh Andi Syahwiah Sapiddin sebagai Pembimbing Utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar timbulnya penerbitan ulang sertipikat yang telah dibatalkan sebelumnya dan tanggung jawab BPN terhadap penerbitan ulang sertipikat yang telah dibatalkan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pertanahan, pendaftaran tanah, tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan pengelolaan, pengelolaan pengaduan di lingkungan badan pertanaha nasional, penyelesaian kasus pertanahan. Sedangkan bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap buku hukum, makalah, jurnal, tesis, disertasi dan artikel ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 1) BPN memiliki peran kunci dalam memastikan setiap tindakan administrasi berjalan sesuai hukum. Namun, masih ditemukan kelemahan dalam proses verifikasi dokumen yang berpotensi memunculkan sengketa tanah, seperti penggunaan dokumen palsu. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem yang lebih transparan dan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah kesalahan serupa di masa depan. Penelitian ini juga menemukan bahwa selain melalui BPN, sengketa tanah dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu, penting bagi BPN untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga peradilan, untuk menjaga kepastian hukum serta memberikan solusi yang adil dan transparan bagi masyarakat. 2) BPN memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab penuh dalam menerbitkan, membatalkan, dan mengelola hak atas tanah. BPN perlu memastikan bahwa setiap proses administrasi dijalankan dengan cermat dan sesuai dengan peraturan hukum untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Ketika terjadi kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian, BPN wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi. Selain itu, BPN sering terlibat dalam penyelesaian sengketa tanah, baik melalui musyawarah, mediasi, maupun peradilan.