PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS HIBAH WASIAT = IMPOSITION OF ACQUISTION DUTY ON LAND AND BUILDING ON TESTAMENT GRANTS

ABSTRAK Felicia Christina Parengkuan, (B022222024), Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Atas Hibah Wasiat, Dibimbing oleh Padma D. Liman. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kepastian hukum bagi wajib pajak mengenai pembayaran BPHTB atas hibah wasiat dan menganalisis tanggung jawab bapenda dalam penyelesaian pengembalian BPHTB yang sudah dibayarkan. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris dengan Lokasi penelitian di Kota Makassar, Gowa, dan Maros yang menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang dikumpulkan dengan Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kepastian hukum bagi wajib pajak mengenai pembayaran BPHTB atas hibah wasiat adalah hal yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang jelas terkait dengan pembayaran BPHTB, namun perbedaan interpretasi dan praktik diantara Notaris/PPAT dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Penegakkan hukum pembayaran BPHTB terhadap peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan kesesuaian antara Wajib Pajak dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Tanggung jawab Bapenda dalam menyelesaikan pengembalian BPHTB hibah wasiat atas pembatalan akta hibah wasiat belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Meskipun aturan yang berlaku harus dijalankan dan dipenuhi, saat ini Bapenda Maros dan Gowa belum sepenuhnya melaksanakan pengembalian BPHTB hibah wasiat sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam kasus pembatalan akta hibah wasiat yang BPHTB telah dibayar, dana tersebut wajib dikembalikan kepada Wajib Pajak karena merupakan hak mereka yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perlu adanya tindak lanjut yang jelas dan bukti nyata dalam proses pengembalian tersebut.