PENYELESAIAN SENGKETA TATA RUANG DALAM PENYESUAIAN STRUKTUR ADMINISTRASI DAN PENYELESAIAN KONFLIK BATAS WILAYAH = SPATIAL PLANNING DISPUTE RESOLUTION IN ADJUSTMENT OF ADMINISTRATIVE STRUCTURE AND RESOLUTION OF TERRITORIAL BOUNDARY CONFLICTS

RAMA ADIGUNA PAYANGAN, B022222046, Penyelesaian Sengketa Tata Ruang dalam Penyesuaian Struktur Administrasi dan Penyelesaian Konflik Batas Wilayah. Dibimbing oleh Kahar Lahae Latar Belakang: Ketidaksesuaian standar batas wilayah antara Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang, terutama di kawasan Perumahan Citra Yasmin, telah memicu konflik tata ruang akibat penggunaan peta yang berbeda Peta BIG oleh Parepare dan Peta Topdal oleh Pinrang yang berdampak pada tumpang tindih sertifikat tanah dan izin bangunan. Tujuan: (1) Menganalisis dampak ketidaksesuaian standar batas wilayah administrasi terhadap pembangunan infrastruktur di Parepare dan Pinrang. (2) Menganalisis prosedur penyelesaian sengketa tata ruang antara Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang akibat perbedaan standar peta yang digunakan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil (1) Ketidaksesuaian standar peta batas wilayah administrasi menyebabkan tumpang tindih sertifikat tanah dan IMB, khususnya di Perumahan Citra Yasmin, akibat perbedaan penggunaan standar peta Kota Parepare mengacu pada Peta BIG, sedangkan Kabupaten Pinrang pada Peta Topdal. (2) Upaya negosiasi antara Kasubag Administrasi Kewilayahan Setda Parepare dan Kabid Tata Ruang Pinrang tidak menghasilkan kesepakatan karena perbedaan perspektif dan kepentingan. Proses dilanjutkan melalui mediasi oleh Pemprov Sulsel, menghasilkan berita acara kesepakatan sebagai dasar hukum penetapan batas wilayah resmi yang menjadi dasar hukum untuk penetapan batas wilayah. Kesimpulan: Ketidaksesuaian peta antara Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang menyebabkan tumpang tindih sertifikat dan IMB di kawasan Citra Yasmin. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum dan hambatan pembangunan. Negosiasi antara pihak gagal karena perbedaan kepentingan. Mediasi provinsi menghasilkan kesepakatan batas sebagai dasar hukum