KEKUATAN EKSEKUTORIAL TERHADAP PUTUSAN GANTI KERUGIAN PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI SARANA ELEKTRONIK = THE EXECUTORIAL POWER OF COMPENSATION JUDGMENTS IN CRIMINAL ACTS OF FRAUD COMMITTED THROUGH ELECTRONIC MEANS

ABSTRAK Muh. Rafi Yusuf (B022222052). Kekuatan Eksekutorial Terhadap Putusan Ganti Kerugian Pada Tindak Pidana Penipuan. Dibimbing oleh Abd. Asis. Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis dan menjelaskan kekuatan eksekutorial putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana penipuan yang bermuatan unsur ganti kerugian. (2) Untuk menganalisis dan menjelaskan kewenangan jaksa selaku eksekutor dalam eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana penipuan yang bermuatan unsur ganti kerugian. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan yurisprudensi, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi literatur, buku, jurnal, dan doktrin hukum. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode statute approach, historical approach, dan conceptual approach untuk memahami dan menginterpretasikan permasalahan hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kekuatan eksekutorial putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana penipuan yang bermuatan ganti kerugian memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum bagi korban. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) hanya dapat dieksekusi oleh jaksa setelah seluruh upaya hukum telah selesai. (2) Jaksa memiliki peran penting sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk putusan yang mencantumkan pemulihan hak korban, seperti ganti kerugian. Peran tersebut dijalankan setelah menerima salinan putusan dari pengadilan yang mencakup penuntutan, pelaksanaan putusan, hingga pengawasan atas pelaksanaannya. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang bersifat restitutif belum berjalan secara maksimal akibat belum tersedianya pedoman teknis yang memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan penyempurnaan regulasi serta mekanisme koordinasi antar lembaga agar pemenuhan hak korban dapat terlaksana secara efektif dan berkeadilan. Kata Kunci : Eksekutorial, putusan, pidana, ganti kerugian, penipuan