Analisis Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Era Ekonomi Digital = Analysis of the Authority of the Business Competition Supervisory Commission in the Digital Economy Era

ABSTRAK RAFLY PRADANA (B022222060), “Analisis Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital”, dibimbing oleh Muhammad Aswan. Latar Belakang, Transformasi ekonomi digital telah menciptakan struktur pasar baru yang sarat dengan tantangan hukum, terutama terkait praktik persaingan tidak sehat seperti predatory pricing dan self-preferencing oleh platform besar. KPPU mengalami kendala karena regulasi yang belum adaptif, sementara UU No. 5 Tahun 1999 belum secara eksplisit mengatur pengawasan terhadap praktik antipersaingan di ekosistem digital. Tujuan, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait praktik persaingan usaha tidak sehat dalam pasar digital di Indonesia, serta mengevaluasi kewenangan KPPU dalam menghadapi kompleksitas pengawasan terhadap dinamika persaingan digital. Metode, Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, analisis peraturan, putusan KPPU, dan studi kasus, lalu dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kelemahan hukum dan merumuskan solusinya. Hasil, penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan hukum dalam UU masih bersifat konvensional dan belum mencerminkan kebutuhan pengawasan pasar digital yang memiliki karakteristik multi-sided market, big data, dan network effect; (2) Kewenangan KPPU masih terbatas pada aspek administratif dan tidak didukung oleh kemampuan penyidikan yang kuat, serta belum memiliki infrastruktur digital yang memadai untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran persaingan dalam platform daring. Kesimpulan, Optimalisasi kewenangan KPPU di era digital memerlukan reformulasi regulasi yang adaptif, kewenangan penyidikan terbatas, serta penguatan teknologi dan SDM penegak hukum demi mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan adil di ekosistem digital.