KEKUATAN HUKUM KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DISELENGGARAKAN MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI = LEGAL FORCE OF THE RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS HELD THROUGH TELECONFERENCE MEDIA

NABILAH AMINUDDIN (B022231034), “Kekuatan Hukum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Diselenggarakan Melalui Media Telekonferensi”. Dibimbing oleh Iin Karita Sakharina. Perkembangan teknologi dan kebutuhan praktis di masa kini terkhusus pada kebutuhan akan Akta Notaris untuk menjamin kepastian hukum yang diperlukan oleh Perseroan Terbatas terutama dalam pembuatan akta autentik Rapat Umum Pemegang Saham telekonferensi. Akta autentik dari Rapat Umum Pemegang Saham telekonferensi merupakan bukti hukum yang penting untuk menjamin kepastian dari para pemegang saham. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai isu hukum karena kurangnya kejelasan pada regulasi yang mengatur secara jelas mengenai konsep serta mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham secara Telekonferensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai aspek mengenai keautentikan akta Notaris dalam pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham secara Telekonferensi, terhadap kesatuan pemahaman konsep dari pelaksanaan aktifitas dengan menggunakan kecanggihan teknologi secara online untuk mengetahui kedudukan dari akta RUPS dalam dokumen elektronik pada keluaran produksi dari jasa Notaris yang penerapannya menjadi cukup efektif serta efisien. Selain itu penelitian ini menyoroti aspek pentingnya kepastian dan pembuktian hukum dalam akta Notaris yang menjalankan aktifitasnya dengan memanfaatkan konsep cyber notary pada pelaksanaan tugas maupun kewenangannya dengan mengacu pada teknologi informasi terlebih pada penyusunan akta RUPS melalui media elektronik. Melalui metode penelitian Normatif Empiris, dengan fokus pada studi kasus untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam kedudukan dan kekuatan hukum akta Notaris pada RUPS telekonferensi. Lokasi penelitian dilakukan di kantor Notaris Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, memberikan konteks yang relevan terhadap praktik yang berlangsung. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan sosial-hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul serta kekuatan akta Notaris dalam konteks penerbitan akta autentik pada Rapat Umum Pemegang Saham telekonferensi. Untuk memastikan validitas data, triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, baik data primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum akta risalah RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik sebagai akta autentik merupakan hal yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan dengan menggunakan asas lex specialis derogate lex generali, serta RUPS secara telekonferensi memiliki kekuatan pembuktian yang sah apabila dilakukan dengan sistem elektronik yang operasionalisasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti RUPS secara konvensional. Selanjutnya Mekanisme pembuatan akta RUPS secara telekonferensi pada dasarnya adalah sama dengan pembuatan akta RUPS secara konvensional karena Notaris turut serta hadir dalam rapat meskipun secara eksplisit adanya beberapa regulasi yang belum mengatur secara jelas dan tegas, akan tetapi secara implisit mengisyaratkan Notaris untuk tetap atau wajib hadir dalam RUPS yang diadakan secara telekonferensi. Dengan mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang pelaksanaan RUPS telekonferensi, maka pelaksanaan kerja Notaris meskipun dilakukan melalui media online maka akan tetap terjamin keamanan dan kepastian hukum terhadap masyarakat.