Penegakan Sanksi Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Menguntungkan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Kepala Daerah = ENFORCEMENT OF SANCTIONS AGAINST STATE CIVIL APPARATUS WHO COMMIT CRIMINAL ACTS OF FAVORING CANDIDATES IN REGIONAL HEAD ELECTIONS

MELISA (B012231048). Penegakan Sanksi Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Menguntungkan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Dibimbing oleh Audyna Mayasari Muin Penelitian ini membahas penegakan sanksi terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindakan menguntungkan salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah. Fenomena ini menjadi masalah serius karena aparatur sipil negara di tuntut untuk bersikap profesional dan netral berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Tindakan menguntungkan salah satu pasangan calon yang dilakukan aparatur sipil negara menjadi sangat transparan di setiap pelaksanaan pilkada. Hal tersebut menimbulkan dampak negatif bagi tatanan demokrasi suatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan sanksi terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana menguntungkan pasangan calon dan koordinasi pihak penyelenggara pemilu dalam menangani tindak pidana menguntungkan pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Luwu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri, Badan Kepegawaian Negara Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Dan Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif-descriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Penegakan sanksi terhadap aparatur sipil negara yang melakukan kegiatan menguntungkan salah satu pihak paslon belum maksimal. Berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur terkait pemberian sanksi terhadap aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana menguntungkan salah satu pasangan calon tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Hal tersebut tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, penjatuhan sanksi pidana maupun administrasi bagi pelaku dinilai cukup ringan kepada pelaku sehingga sewaktu-waktu hal tersebut dapat terulang pada pemilihan kepala daerah dikemudian hari. (2) Koordinasi penyelenggara pemilu dalam menangani tindak pidana menguntungkan salah satu pasangan calon belum maksimal dikarenakan pada pemilihan kepala daerah perlu adanya perubahan kebijakan mengenai penambahan waktu penanganan perkara dan perlu diberlakukannya peradilan in absentia dalam Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan perlu adanya penambahan sumber daya manusia agar dapat mempermudah kegiatan proses penanganan suatu perkara tindak pidana.