Pertanggungjawaban Hukum Komisi Pemilihan Umum Dalam Penetapan Calon Kepala Daerah Yang Tidak Memenuhi Syarat Administratif = Legal Responsibility of the General Election Commission In Determining Regional Head Candidates Who Do Not Meet The Administrative Requirements

M. ADIM KURNIAWAN (B012231023). Pertanggungjawaban Hukum Komisi Pemilihan Umum Dalam Penetapan Calon Kepala Daerah Yang Tidak Memenuhi Syarat Administratif. Dibimbing oleh (Andi Syahwiah A. Sapiddin). Latar Belakang: Pemilihan kepala daerah merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat yang menuntut integritas tinggi dari lembaga penyelenggara, terutama Komisi Pemilihan Umum. Namun, dalam Pilkada Kota Palopo 2024, Komisi Pemilihan Umum meloloskan calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat administratif yakni ijazahnya tidak terdaftar secara resmi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan menguraikan implikasi hukum Komisi Pemilihan Umum dalam penetapan calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat administratif. Metode: Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo. Data yang digunakan meliputi data primer melalui observasi serta wawancara dan data sekunder bersumber dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis dan disajikan secara deskriptif. Hasil: penelitian menunjukkan bahwa (1) Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPU Kota Palopo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dan mendiskualifikasi pasangan calon yang tidak memenuhi syarat administratif, DKPP memutuskan untuk memberhentikan tetap 3 komisioner karna terbukti melakukan pelanggaran administratif; (2) Kelalaian Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo berimplikasi hukum secara administratif, etik dan juga pidana. Kesimpulan: Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo terbukti melakukan kelalaian dalam menjalankan kewenangannya dengan menetapkan calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat administratif. Kelalaian ini menimbulkan pertanggungjawaban hukum secara administratif, etik, dan berpotensi pidana.