PENERAPAN METODE PEMBELIAN TERSELUBUNG SEBAGAI UPAYA PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE = THE APPLICATION OF UNDERCOVER BUY METHOD AS AN EFFORT TO INVISTIGATE ONLINE PROSTITUTION CRIME

tantangan dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama karena kemudahan akses dan anonimitas pelaku yang memanfaatkan celah hukum. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang adaptif untuk menghadapi perkembangan metode operandi pelaku. Tujuan: Untuk menganalisis metode undercover buy dan kendala pelaksanaannya dalam mengungkap tindak pidana prostitusi online di wilayah hukum Polres Soppeng. Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang dilaksanakan di Kabupaten Soppeng, khususnya di Kepolisian Resor Soppeng. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, sedangkan sumber data sekunder diambil dari bahan hukum dan dokumen dengan analisis kualitatif deskriptif. Hasil: Penerapan metode undercover buy dalam penegakan hukum terhadap prostitusi online di Kabupaten Soppeng melibatkan langkah-langkah penting, seperti identifikasi platform, pengumpulan informasi awal, pembuatan akun terselubung, interaksi dengan penyedia layanan, dan pengumpulan bukti. Meskipun metode ini memiliki potensi efektivitas, penerapannya belum sepenuhnya berhasil karena kurangnya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang spesifik, yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak privasi individu dan ketidakabsahan bukti di pengadilan. Selain itu, faktor penegak hukum dan sarana prasarana juga belum memadai. Kendala dalam pelaksanaan undercover buy untuk mengungkap prostitusi online di wilayah hukum Polres Soppeng mencakup berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, seperti ketidakjelasan SOP, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terlatih, rendahnya partisipasi masyarakat, anonimitas pelaku, dan stigma sosial. Kesimpulan: Penelitian ini mengindikasikan perlunya pengembangan SOP yang jelas dan komprehensif terkait penggunaan metode undercover buy dalam konteks kejahatan siber, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mengatasi kompleksitas tindak pidana prostitusi online.