KEKUATAN PEMBUKTIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI BUKTI PENGUASAAN ATAS TANAH DI KABUPATEN BONE = THE EVIDENTIARY POWER OF LAND AND BUILDING TAX AS EVIDENCE OF LAND TUNURE IN BONE REGENCY

MAHARANI (B012231007). “Kekuatan Pembuktian Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Bukti Penguasaan Atas Tanah Di Kabupaten Bone”. Dibimbing oleh Kahar Lahae Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembuktian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai alat bukti penguasaan atas tanah di Kabupaten Bone serta memahami persepsi masyarakat terhadap penggunaan PBB dalam hal tersebut. Masyarakat masih sering menganggap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB sebagai bukti pemegang hak penguasaan yang sah, meskipun secara hukum sertifikat tanah merupakan satu-satunya alat bukti yang diakui. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengkaji ketentuan perundang-undangan serta penerapannya pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Mario Kecamatan Dua Boccoe dan Desa Balieng Toa Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data sekunder mencakup dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta bahan referensi mengenai pembuktian hak penguasaan atas tanah. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Bone, khususnya di Desa Mario dan Desa Balieng Toa, SPPT PBB masih sering dijadikan sebagai alat bukti penguasaan sekaligus kepemilikan tanah oleh masyarakat. Namun, secara hukum, SPPT PBB hanya dapat berfungsi sebagai petunjuk administratif dalam proses pendaftaran tanah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti kepemilikan yang sah. Persepsi masyarakat terhadap SPPT PBB sebagai bukti kepemilikan tanah masih tinggi karena minimnya pemahaman mengenai hukum pertanahan serta kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi hukum yang lebih intensif agar masyarakat memahami status hukum PBB dan mengurangi potensi sengketa tanah akibat kesalahpahaman dalam pembuktian hak penguasaan atas tanah.