EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP PERIZINAN PERTAMBANGAN NIKEL DI KABUPATEN KOLAKA = EFFECTIVENESS OF SUPERVISION OF NICKEL MINING LICENSES IN KOLAKA DISTRICT

ABSTRAK MUH. ANDY SAWERIGADING (B012222101). Efektivitas Pengawasan Terhadap Perizinan Pertambangan Nikel Di Kabupaten Kolaka. Dibimbing oleh Abdul Razak. Peneltian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan perizinan pertambangan nikel di Kabupaten Kolaka, dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap perizinan pertambangan nikel di Kabupaten Kolaka. Tipe penelitian ini adalah penelitian secara empiris dengan melakukan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun sumber data yang digunakan, yaitu data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi lapangan yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan data sekunder dengan menggunakan Teknik pengumpulan data studi Pustaka yang diperoleh dari buku atau dokumen berupa jurnal, artikel, dan hasil penelitian lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengawasan kegiatan pertambangan masih dianggap kurang optimal, sehingga belum sepenuhnya dapat menekan jumlah pelanggaran atau kegiatan pertambangan yang illegal di Indonesia khususnya Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara. Pengawasan oleh Inspektur Tambang juga bukan satu-satunya hal yang bisa diharapkan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kegiatan pertambangan illegal melainkan perlu kerjasama atau kolaborasi beberapa pihak instansi lainnya yang berkaitan yang dapat membantu mengoptimalkan penelusuran perusahaan-perusahaan yang melanggar. 2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat pengawasan kegiatan pertambangan yaitu kurangnya sumber daya manusia, sehingga Inspektur Tambang kurang efisien dalam menjalankan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan. Regulasi atau kebijakan yang masih belum mengatur secara spesifik dan rinci mengenai kegiatan pertambangan yang sangat sensitif akan menjadi bumerang terhadap ketersediaan sumber daya alam. Kurangnya keterlibatan masyarakat, juga rawan menimbulkan konfik dan kerugian bagi Inspektur Tambang dalam hal mendapatkan informasi.