PERLINDUNGAN SAKSI OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU = EFFORTS TO PROTECT BY ELECTION SUPERVISORY BOARD WITNESSES IN THE EXAMINATION OF ALLEGED VIOLATIONS

MEGAWATI DANI SAPUTRI (B012211092). “PERLINDUNGAN SAKSI OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU”. Dibimbing oleh Aminuddin Ilmar sebagai Pembimbing Utama dan Amir Ilyas sebagai Pembimbing Pendamping. Latar Belakang. Pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum masih sering terjadi, dalam proses pemeriksaan saksi sebagai paniitia pengawas pemilu menjadi korban. Penelitian bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan terhadap saksi dalam pemeriksaan pelanggaran pemilihan umum.Metode. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian normatif empiris dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu menganalisis data dari kepustakaan dengan cara menjelaskan dan memaparkan hasil atau kenyataan yang akan disusun secara logis. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum yang diteliti.Hasil. Temuan dalam penelitian ini adalah Implementasi Perlindungan Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Dugaan Penanganan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dari segi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Proses pemilu dengan fungsi sebagai pencegah terjadinya pelanggaran pemilu, membangun rasa aman kepada masyarakat, dan menjunjung nilai-nilai demokrasi yaitu transparansi, ketidakberpihakan dan keadilian pemilu. Adanya kekosongan norma hukum pada aturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar dibentuk aturan dan regulasi berkaitan perlindungan saksi pada penanganan pelanggaran pemilu mengingat pentingnya peran saksi terhadap proses penegakan hukum pemilu. Kesimpulan.Perlindungan hukum preventif terhadap perlindungan saksi oleh Badan Pengawas Pemilu dalam proses pencegahan berupa partisipasi masyarakat dimana pengawasan partisipatif dengan mengajak masyarakat untuk melapor atau memberikan informasi apabila terjadi dugaan pelanggaran pemilu. Sedangkan, Perlindungan hukum represif terhadap perlindungan saksi dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran pemilu bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti merupakan suatu kontribusi yang sangat besar. Berhadapan dengan kendala yang terjadi pada saat proses penindakan dugaan pelanggaran pemilu perlu membentuk aturan atau regulasi adanya perlindungan saksi sehingga dalam proses penindakan dugaan pelanggaran pemilu.