PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK = Legal Protection for Children as Drug Dealers in the Juvenile Criminal Justice System

ATIKA SURY (B012211027), “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengedar Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”. Muhadar dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Latar Belakang: Penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam peredaran narkotika menghadirkan dilema antara aspek keadilan dan perlindungan hak anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika sering kali merupakan korban dari eksploitasi oleh jaringan kejahatan terorganisir. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengedar narkotika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta hambatan dalam perlindungan anak yang menjadi pengedar narkotika di Kota Parepare. Metode: Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan di Penelitian ini dilakukan di Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus penelitian pada Polres, Kejaksaan Negeri Parepare. dan menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Hasil : penelitian menunjukkan bahwa: 1). Undang-Udang Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Anak yang menjadi pengedar harus dipisahkan dari proses hukum yang dapat memberatkan mereka, dan mendapat perlindungan serta rehabilitasi. implementasi perlindungan hukum melibatkan penguatan koordinasi antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, dengan lembaga yang menangani perlindungan anak, serta perhatian pada penyuluhan dan rehabilitasi bagi anak-anak yang menjadi pengedar narkotika. 2). Hambatan dalam perlindungan anak yang menjadi pengedar narkotika di Kota Parepare melibatkan beberapa kendala yakni faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana. Faktor tersebut menyebabkan anak tidak mendapatkan pemulihan yang layak dan efektif, hal ini seringkali menghambat upaya pencegahan dan penyelesaian kasus, serta menyebabkan minimnya dukungan sosial bagi anak. Kesimpulan: Implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengedar narkotika menekankan pentingnya upaya preventif melalui pendidikan dan pemberdayaan, serta upaya represif melalui koordinasi antarlembaga dan rehabilitasi anak. Namun, di Kota Parepare, perlindungan tersebut masih terhambat yang mengurangi efektivitas penanganan kasus.