ANALISIS PEMINDAHAN KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT KE YERUSALEM BERDASARKAN HUKUM DIPLOMATIK INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN DOMESTIKAMERIKA SERIKAT = ANALYSIS ON US EMBASSY RELOCATION TO JERUSALEM PURSUANT TO INTERNATIONAL DIPLOMATIC LAW AND US DOMESTIC POLICIES


AMIR, MOHAMMAD AKHSAN ADHYATMA (2025) ANALISIS PEMINDAHAN KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT KE YERUSALEM BERDASARKAN HUKUM DIPLOMATIK INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN DOMESTIKAMERIKA SERIKAT = ANALYSIS ON US EMBASSY RELOCATION TO JERUSALEM PURSUANT TO INTERNATIONAL DIPLOMATIC LAW AND US DOMESTIC POLICIES. Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN.

[thumbnail of sampul]
Preview
Image (sampul)
B011211305-SNGcTWa4HIq7mbQ6-20250701211911.jpg

Download (64kB) | Preview
[thumbnail of bab 1-2] Text (bab 1-2)
B011211305-1-2.pdf

Download (257kB)
[thumbnail of dapus] Text (dapus)
B011211305-dp.pdf

Download (139kB)
[thumbnail of full teks] Text (full teks)
B011211305-fulll.pdf
Restricted to Repository staff only until 12 March 2027.

Download (958kB)

Abstract (Abstrak)

Mohammad Akhsan Adhyatma Amir (B011211305), ANALISIS RELOKASI KEDUTAAN AMERIKA SERIKAT KE YERUSALEM BERDASARKAN HUKUM DIPLOMASI INTERNASIONAL DAN KEBIJAKAN DALAM NEGERI AMERIKA SERIKAT. Dibimbing oleh Abdul Hamid sebagai pembimbing utama. Pada tahun 2017, saat kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump sebagai salah satu calon presiden AS, bersumpah kepada negaranya bahwa keadilan bagi posisi Israel di kota Yerusalem akan dibuktikan dengan bantuan AS. Mengingat salah satu wacana kenegaraan, bahwa AS akan merelokasi kedutaan besar mereka ke kota Yerusalem. Setelah terpilih pada tahun 2018, Trump kemudian langsung mengeksekusi rencananya ke kota Yerusalem. Namun tindakan ini menimbulkan beberapa masalah, terutama terhadap negara-negara Arab. Bahwa pemindahan kedutaan besar ini telah melanggar hukum internasional tentang rencana pembagian wilayah pada tahun 1947, yang menyatakan bahwa setiap misi diplomatik negara harus menarik diri dari kota Yerusalem dan kota tersebut sekarang berada di bawah administrasi United Nations Trusteeship Councill (UNTC). Dari permasalahan ini, Palestina kemudian melanjutkan dengan mengajukan pengaduan ke Mahkamah Internasional (ICJ) dengan menggunakan rencana pembagian wilayah dan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (VCDR). Penelitian tesis ini menggunakan metodologi untuk mencapai hasilnya dengan menganalisis beberapa kerangka hukum untuk menyimpulkan penerapan kerangka-kerangka hukum tersebut dan untuk menyimpulkan apakah relokasi tersebut legal atau tidak. Pada akhir penelitian tesis ini, penulis menemukan bahwa kedua negara, Amerika Serikat dan Palestina memiliki alasan hukum dalam melakukan tindakan mereka. Namun demikian, kedua tipu muslihat hukum tersebut memiliki kekosongan dalam menentukan kepemilikan tanah tersebut.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Relokasi; Kedutaan Amerika Serikat; Yerusalem; International Diplomatic Law; Peraturan Domestik Amerika Serikat
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: - Nurhasnah
Date Deposited: 02 Jan 2026 01:53
Last Modified: 02 Jan 2026 01:53
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/52074

Actions (login required)

View Item
View Item