Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Hibah dalam Penyalahgunaan Akta Hibah Terhadap Pihak Lain = Legal Protection for the Grantor in the Misuse of a Deed of Gift Against Other Parties

ABSTRAK REZKI RAMADHANI (B011211279). Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Hibah Dalam Penyalahgunaan Akta Hibah Terhadap Pihak Lain. Dibawah Bimbingan Musakkir. Penelitian yang dilakukan berawal dengan kasus jual-beli sapi (utang piutang) sehingga lahir akibat hukum yakni peralihan hak berupa akta hibah, sehingga penulis bertujuan mengkaji perlindungan hukum bagi pemberi hibah dan jika telah terjadi penyalahgunaan tersebut, upaya seperti apa yang dapat ditempuh oleh pemberi hibah Dalam mencari jawaban dari rumusan masalah yang ada, penulis menggunakan metode normatif dengan menghubungkan pada perundang undangan (statute approach) dan juga pendekatan kasus (case approach), yang dimana menggunakan tiga instrumen pendukung diantaranya hukum primer (perundang-undangan dan putusan hakim), sekunder (berbagai referensi bacaan dan argumentasi, tersier (media massa), dan non-hukum (wawancara), sehingga penelitian dapat terarah dan menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan pada proses peralihan akta hibah, digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan utang piutang yang tentunya bertentangan dengan prinsip hibah yang pemberian beban hanya pada satu pihak, sehingga pihak pengadilan menyatakan perjanjian batal demi hukum. Dengan adanya ketidakselarasan prinsip hibah maka terdapat temuan (1) perlindungan hukum yang mendasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Pokok Agraria mengatur secara tersirat sehingga dibutuhkan penafsiran mendalam, sehingga alangkah lebih baik jika (2) upaya hukum yang dapat ditempuh pemberi hibah jika haknya disalahgunakan, yakni dengan perlindungan komperhensif, baik secara preventif melalui verifikasi, edukasi, dan seleksi pejabat yang berkaitan dengan pertanahan, serta represif melalui penegakan sanksi yang tegas guna menjamin dan memberikan kepercayaan pada masyarakat atas keadilan yang diberikan terutama pemberi hibah.