Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Yang Dilakukan Oleh Badan Hukum (Studi Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN.Mks) = Juridical Analysis Of Human Trafficking Crimes Comitted By Legal Entity (Study of Decision Number 1313/Pid.Sus/2023/PN.Mks)

Latar Belakang: Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam konteks migrasi menjadi isu global yang mendesak. Di Indonesia, banyak kasus terjadi akibat pengiriman tenaga kerja secara ilegal oleh agen atau sindikat kriminal. Mereka memanfaatkan kerentanan ekonomi dan kurangnya informasi, dengan iming-iming upah tinggi, sehingga warga kelas menengah ke bawah kerap menjadi korban tanpa perlindungan hukum yang memadai. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi eksploitasi pekerja migran yang dilakukan oleh badan hukum dalam perspektif hukum pidana serta penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam Studi Kasus Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN.Mks. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengkaji bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan putusan pengadilan. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa: Kualifikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Badan Hukum termasuk delik formil dengan melibatkan perekrutan ilegal, pemalsuan dokumen dan penipuan. Kesimpulan: Dalam Studi Putusan Nomor 1313/Pid.Sus/2023/PN.Mks, Penulis berargumen penerapan Pasal 4 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih kurang tepat karena unsur eksploitasi belum terpenuhi secara nyata. Secara sistematis, Pasal 83 Jo. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia lebih relevan untuk mengatur pelanggaran administratif dalam kasus ini.