PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA YANG SECARA TERORGANISIR MENDAFTARKAN DAN MENJALANKAN WEBSITE PADA KEGIATAN PERJUDIAN ONLINE (Studi Putusan Nomor 251/PID.SUS/2023/PN JKT.SEL) = PARTICIPATION IN AN ORGANIZED CRIMINAL OFFENSE INVOLVING THE REGISTRATION AND OPERATION OF WEBSITES FOR ONLINE GAMBLING ACTIVITIES (Study Of Decision Number 251/PID. SUS/2023/PN JKT. SEL)

FAHMIRIANI RIFAAT MURSALIM (B011211215), dengan judul “Penyertaan Dalam Tindak Pidana Yang Secara Terorganisir Mendaftarkan Dan Menjalankan Website Pada Kegiatan Perjudian Online (Studi Putusan Nomor 251/PID.SUS/ 2023/PN JKT SEL)”. Dibimbing oleh Andi Muhammad Sofyan selaku Pembimbing. Latar Belakang: Perjudian online sebagai bentuk cybercrime berkembang pesat seiring kemajuan teknologi digital. Kasus Putusan No. 251/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel menunjukkan adanya keterlibatan terorganisir dalam menjalankan situs judi, sehingga penting untuk mengkaji aspek penyertaan dan penerapan hukum pidana berdasarkan peran masing-masing pelaku. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana serta penerapan hukum hakim terhadap penyertaan dalam tindak pidana secara terorganisir mendaftarkan dan menjalankan website pada kegiatan perjudian online dalam Studi Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/ PN Jkt.Sel. Metode: Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder, lalu dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan naratif dan pendapat hukum yang bersifat normatif. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan penerapan hukum terhadap tindak pidana perjudian online dalam Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel telah memenuhi unsur formil berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun, putusan ini masih memiliki beberapa kelemahan khususnya dalam prinsip proporsionalitas dan individualisasi pidana. Kesimpulan: Pengaturan hukum pidana terhadap perjudian online di Indonesia telah mencakup ketentuan dalam UU ITE dan KUHP, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Studi atas Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel menunjukkan bahwa meskipun unsur formil terpenuhi, penerapan sanksi belum mencerminkan asas proporsionalitas karena tidak membedakan hukuman berdasarkan peran masing-masing terdakwa dalam kejahatan yang terorganisir.