INSUBORDINASI DALAM TNI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DISIPLIN MILITER (Studi Putusan No. 40-K/PM.III-16/AD/V/2022) = INSUBORDINATION IN THE TNI AND ITS IMPLICATIONS ON MILITARY DISCIPLINE (Decision Study No. 40-K/PM.III-16/AD/V/2022)

Milda Ulan Sari (B011211201) dengan judul “Insubordinasi Dalam TNI dan Implikasinya Terhadap Disiplin Militer (Studi Putusan No. 40-K/PM.III-16/AD/V/2022)” Dibimbing oleh Muhadar sebagai Pembimbing Utama. Latar Belakang : Tindak Pidana Insubordinasi merupakan Tindakan yang melawan atasan dalam kehidupan militer, oleh karena itu disiplin prajurit wajib dan mutlak harus ditegakkan demi tumbuh dan berkembangnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengemban dan mengamalkan tugas yang telah dipercayakan oleh bangsa dan Negara kepadanya. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban setiap prajurit menegakkan disiplin. Tujuan : penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tindak Insubordinasi struktur, Disiplin, dan kinerja di kalangan Militer dalam prespektif tindak pidana. Serta menganalisis pertimbagan Hakim terhadap pelaku tindak Insubordinasi dalam (Studi Putusan No. 40-K/PM.III-16/AD/V/2022). Metode: metode Normatif penulis menggunakan pendekatan bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian penulis. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. Hasil: (1) Tindak pidana insubordinasi di TNI diatur dalam beberapa perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peraturan Panglima TNI. Pengaturan ini menekankan pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap perintah atasan sebagai dasar perasional TNI. Insubordinasi mencakup tindakan ketidakpatuhan terhadap perintah dari atasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini mencakup penolakan untuk melaksanakan perintah, tindakan yang merugikan kepentingan dinas, serta perilaku yang dapat merusak ketertiban dan disiplin. (2) Penulis berpendapat bahwa penerapan hukum pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam kasus ini kurang tepat. Karna dalam proses berjalanya peradilan kasus ini Hakim dan Oditur mengenyampingkan pasal yang terdapat di KUHPM dalam Pasal 105 Ayat (1), Pasal 106 Ayat (1) dan (2), Pasal 108 Ayat (1). Kesimpulan: penerapan hukum pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dalam kasus ini kurang tepat. Karna dalam proses berjalanya peradilan kasus ini Hakim dan Oditur Militer mengenyampingkan pasal yang terdapat di dalam KUHPM Pasal 105 Ayat (1), Pasal 106 Ayat (1) dan (2), Pasal 108 Ayat (1). Dalam pasal-pasal tersebut sudah tertulis jelas masa pidana penjaranya, tapi Hakim hanya menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun yang dimana dalam kasus ini sudah jelas melanggar pasal 105,106, dan 108.