Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Minuman Keras Oplosan Tanpa Izin Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt) = Juridical Analysis of the Criminal Act of Selling Unlicensed Mixed Alcoholic Beverages Resulting in the Loss of Human Life (Case Study of Decision Number 295/Pid.Sus/2022/PN Blt)

Latar Belakang: Minuman keras oplosan, terutama yang diperdagangkan secara ilegal dan mengandung bahan berbahaya seperti metanol, sering kali menjadi penyebab kematian konsumen. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi hukum pidana terhadap perbuatan memperdagangkan minuman keras oplosan tanpa izin dan penerapan hukum terhadap pelaku dalam putusan pengadilan terkait. Metode: Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil: Hasil penelitian dalam skripsi ini (1) Kualifikasi tindak pidana memperdagangkan minuman keras oplosan tanpa izin yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam perspektif hukum pidana dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 204 KUHP yang mengancam pelaku dengan hukuman berat, termasuk pidana penjara seumur hidup. (2) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana memperdagangkan minuman keras oplosan tanpa izin yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain pada putusan Nomor 295/Pid.Sus/2022/PN Blt masih kurang sempurna karena kadar etanol dalam minuman yang diperdagangkan melebihi batas aman (0,1%), berpotensi menimbulkan efek fatal hingga kematian yang tidak diformulasikan dalam fakta. Jika semua diformulasikan dan diteliti dengan baik, maka dapat memengaruhi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya. Kesimpulan: Tindak pidana memperdagangkan minuman keras oplosan tanpa izin yang menyebabkan kematian dikualifikasikan sebagai delik materil, dolus eventualis, dan delik umum. Dalam Putusan No. 295/Pid.Sus/2022/PN Blt menunjukkan bahwa penerapan Pasal 204 ayat (2) KUHP belum maksimal, karena hukuman yang dijatuhkan lebih ringan dari ancaman pidana. Penegakan hukum perlu lebih tegas untuk memberikan efek jera dan mencegah kasus serupa.