PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KORBAN PENGEDITAN KONTEN PORNOGRAFI MENGGUNAKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE = LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF PORNOGRAPHIC CONTENT MANIPULATION USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Artificial Intelligence (AI), termasuk teknologi deepfake yang mampu memanipulasi konten digital secara realistis, telah membawa tantangan hukum baru, terutama terkait penyebaran konten pornografi palsu. Karena belum ada regulasi khusus yang mengatur deepfake pornografi di Indonesia, penelitian ini fokus pada perlindungan hukum bagi korban, mengingat cepatnya penyebaran konten dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memverifikasi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana atas korban pengeditan konten menggunakan artificial intelligence dan Upaya kepolisian dalam menanggulanginya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan data primer dari dokumen pendukung dan data sekunder dari wawancara Polrestabes Makassar, dianalisis secara normatif kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa (1) Kebijakan hukum pidana belum mengatur secara spesifik mengenai kekerasan seksual berbasis deepfake atau manipulasi digital. Regulasi membutuhkan pembaruan agar lebih efektif menghadapi kejahatan digital berbasis AI yang terus berkembang; (2) kepolisian telah melakukan Upaya preventif dan preemtif seperti kampanye literasi digital, serta meningkatkan alat digital untuk mendeteksi pelaku. Secara represif, kepolisian melakukan penyidikan berbasis bukti digital, takedown konten ilegal, dan pemberian akses bagi korban untuk pemulihan psikologis serta kompensasi. Hukum pidana di Indonesia belum spesifik mengatur deepfake pornografi, sehingga kepolisian mengandalkan UU TPKS, UU ITE, dan UU PDP sambil mendorong regulasi baru. Upaya perlindungan korban meliputi edukasi digital, patroli siber, kerja sama platform, penggunaan teknologi deteksi AI, serta dukungan restitusi dan psikologis dengan kolaborasi berbagai pihak.