ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUAT VIDEO PORNOGRAFI (STUDI PUTUSAN NOMOR 449/Pid.Sus/2023/PN Bkn) = JURIDICIAL REVIEW OF CRIMINAL ACT OF MAKING PORNOGRAPHIC VIDEOS (STUDY OF DESICION NUMBER 449/Pid.Sus/2023/PN Bkn)


RAMDAN, FIKRI KHAERUN (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBUAT VIDEO PORNOGRAFI (STUDI PUTUSAN NOMOR 449/Pid.Sus/2023/PN Bkn) = JURIDICIAL REVIEW OF CRIMINAL ACT OF MAKING PORNOGRAPHIC VIDEOS (STUDY OF DESICION NUMBER 449/Pid.Sus/2023/PN Bkn). Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN.

[thumbnail of SAMPUL]
Preview
Image (SAMPUL)
B011211109-2eqkDOCURmfbn4VF-20250630153938.jpg

Download (322kB) | Preview
[thumbnail of BAB 1-2] Text (BAB 1-2)
B011211109-1-2.pdf

Download (279kB)
[thumbnail of DAPUS] Text (DAPUS)
B011211109-dp.pdf

Download (136kB)
[thumbnail of FULL TEKS] Text (FULL TEKS)
B011211109-fulll.pdf
Restricted to Repository staff only until 23 June 2027.

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

Pemidanaan pelaku tindak pidana membuat video pornografi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi pidana bagi pelaku membuat video pornografi dalam perspektif hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam menjatuhkan putusan pidana membuat video pornografi pada Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN Bkn. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan sanksi tindak pidana bagi pelaku membuat video pornografi dalam hukum pidana Indonesia termasuk dalam delik formil dan delik khusus, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pornografi, (2) Pada penerapan hukum pidana Putusan Nomor 449/Pid.Sus/2023/PN.Bkn menurut penulis kurang tepat, karena Jaksa tidak mempertimbangkan dan tidak memasukkan Pasal 64 KUHP yaitu perbuatan berlanjut yang seharusnya mendapatkan pemberatan hukuman. Pengaturan tindak pidana membuat video pornografi termasuk dalam delik formil dan delik khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pornografi dan penerapan hukum pidana putusan nomor 449/Pid.Sus/2023/PN.Bkn kurang tepat karena tuntutan Jaksa yang tidak memasukkan keadaan memberatkan Terdakwa yaitu perbuatan berlanjut.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Membuat Video; Pornografi; Tindak Pidana.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: - Nurhasnah
Date Deposited: 29 Dec 2025 02:08
Last Modified: 29 Dec 2025 02:08
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/52032

Actions (login required)

View Item
View Item