Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Pemalsuan Laporan Dana Desa (Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks) = Juridical Analysis of Corruption Crime of Falsification of Village Fund Reports (Study of Decision Number 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks)

Latar Belakang: Tindak pidana korupsi berupa pemalsuan laporan dana desa merupakan salah satu korupsi yang banyak terjadi dan sering kali terjadi kesalahan dalam penerapan hukumnya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana korupsi pemalsuan laporan dana desa dalam perspektif hukum pidana, serta penerapan hukum pidana pada tindak pidana korupsi pemalsuan laporan dana desa studi putusan Nomor: 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks. Metode: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan non-Hukum, serta dianalisis secara preskriptif-normatif. Hasil: Penelitian ini menunjukan bahwa (1) Pemalsuan surat secara umum diatur dalam Pasal 263 KUHP. Namun, jika pemalsuan laporan dana desa menimbulkan kerugian keuangan negara, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, atau Pasal 12 huruf e UU Tipikor bergantung pada perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa, sebagai delik materiil, kerugian negara harus nyata dan terbukti. (2) Penerapan hukum pidana dalam kasus korupsi pemalsuan laporan dana desa (Putusan No. 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks) dinilai tidak sesuai karena dakwaan penuntut umum kurang teliti dengan hanya mengajukan pasal-pasal umum Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tanpa mempertimbangkan pasal yang lebih spesifik Pasal 12 huruf e, serta tuntutan dan penjatuhan pidana yang terlalu ringan mengingat modus operandi terencana dan penyalahgunaan kekuasaan oleh terdakwa, sehingga prinsip keadilan dan kepastian hukum belum terpenuhi. Kesimpulan: Penerapan hukum pidana dalam kasus korupsi pemalsuan laporan dana desa (Putusan No. 53/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mks) dinilai tidak optimal karena dakwaan kurang teliti dan tuntutan terlalu ringan, sehingga prinsip keadilan dan kepastian hukum belum terpenuhi.