ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERKOSAAN MAYAT DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TAHUN 2023 = LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF RAPE OF A CORPSE FROM THE PERSPECTIVE OF THE 2023 CRIMINAL CODE

MUHAMMAD SYALSYABIL IKHWAN (B011211076). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERKOSAAN MAYAT DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TAHUN 2023. Dibimbing oleh Andi Muhammad Sofyan sebagai Pembimbing Utama. Latar Belakang: Pengaturan hukum mengenai tindak pidana perkosaan mayat di Indonesia belum mempunyai aturan hukum yang jelas. Dalam KUHP baru terdapat salah satu pasal yang diharapkan mampu menjadi payung hukum terhadap tindak pidana perkosaan mayat, namun nyatanya pasal tersebut ambigu dan belum dapat dijadikan sebagai acuan bagi para penegak hukum. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Apakah tindakan perkosaan mayat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "memperlakukan jenazah secara tidak beradab" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 KUHP baru dan mengeksplorasi apakah pelaku tindak pidana perkosaan mayat di Indonesia dapat diberikan sanksi pidana. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil: Penulis dalam mengkaji peraturan-peraturan yang relevan serta perbandingan dengan negara yang telah memiliki regulasi lebih jelas terkait perkosaan mayat. hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan dalam KUHP yang baru terkait perlindungan mayat masih belum memadai, pasal 271 KUHP baru belum mampu memberikan perlindungan dikarenakan tafsir pasal yang masih ambigu dan tidak jelas terhadap tindak pidana perkosaan mayat di Indonesia; (2) Pemberian sanksi hukum terhadap pelaku perkosaan mayat di Indonesia juga terkendala oleh ketidakjelasan rumusan hukum yang ada, Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya perbaikan dan pengaturan lain di luar KUHP yang lebih spesifik mengenai perkosaan mayat untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih tegas. Kesimpulan: Perkosaan terhadap mayat merupakan tindak pidana yang hendaknya mempunyai aturan hukum yang mengikat. Rumusan pasal 271 KUHP baru bersifat ambigu, rumusan pasal hendaklah memperhatikan asas lex certa yang mengharuskan peraturan disusun secara jelas.