Keadilan Prosedural Pengelolaan Pinus di Kemitraan Konservasi di Desa Rompegading, Maros = An analysis of procedural justice in pine forest management: A case study of conservation partnership in Rompegading village, Maros


JUMARLIA, JUMARLIA (2025) Keadilan Prosedural Pengelolaan Pinus di Kemitraan Konservasi di Desa Rompegading, Maros = An analysis of procedural justice in pine forest management: A case study of conservation partnership in Rompegading village, Maros. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
M011201097-kPjFfbExYdqJh1aD-20250514161453.jpg

Download (312kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
M011201097-1-2.pdf

Download (315kB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
M011201097-dp.pdf

Download (118kB)
[thumbnail of Fulltext] Text (Fulltext)
M011201097-fullll.pdf
Restricted to Repository staff only until 1 May 2027.

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

Keadilan Prosedural merupakan aspek penting dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama dalam skema Perhutanan Sosial seperti Kemitraan Konservasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan prosedural dalam pengelolaan pinus di kemitraan konservasi Desa Rompegading, Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara semi-terstruktur kepada masyarakat rentan, pengurus Kelompok Tani Hutan (KTH), staf kunci Balai Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, serta Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan kerangka keadilan prosedural. Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis data wawancara berdasarkan tiga aspek utama keadilan prosedural, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Keadilan prosedural dalam Kemitraan Konservasi Desa Rompegading belum sepenuhnya terpenuhi. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih terbatas, di mana kebijakan penting, seperti pembentukan kelompok dan penentuan mitra usaha, lebih banyak ditentukan oleh pihak eksternal. Transparansi informasi juga belum optimal, terlihat dari kurangnya penyampaian informasi mengenai mekanisme kerja sama, distribusi manfaat, dan perubahan kebijakan. Selain itu, akuntabilitas dalam pengelolaan Kemitraan Konservasi masih rendah, ditandai dengan monopoli harga oleh mitra perusahaan dan keterbatasan mekanisme evaluasi serta pengawasan terhadap implementasi kebijakan Penerapan Kemitraan Konservasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan prosedural.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: keadilan prosedural; kemitraan konservasi; partisipasi; transparansi; akuntabilitas
Subjects: S Agriculture > SD Forestry
Divisions (Program Studi): Fakultas Kehutanan > Kehutanan
Depositing User: Nasyir Nompo
Date Deposited: 29 Dec 2025 00:48
Last Modified: 29 Dec 2025 00:48
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/51992

Actions (login required)

View Item
View Item