Analisis Livelihood Anggota Kelompok Tani Hutan Annunge Dalam Mengelola HKm Annunge di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan = Livelihood Analysis of Annunge Forest Farmers Group Members in Managing HKm Annunge in Soppeng Regency, South Sulawesi

Kelompok Tani Hutan Annunge merupakan KTH di Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng yang telah mendapatkan izin pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan dengan kondisi livelihood yang belum memperhatikan lima modal aset penghidupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran livelihood asset anggota KTH Annunge dalam mengelola HKm Annunge di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi literatur yang kemudian dianalisis menggunakan pendeketan deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria masyarakat tergabung sebagai anggota aktif KTH Annunge yang dipilih oleh ketua KTH Annunge dengan jumlah responden 15 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima modal penghidupan di KTH Annunge yaitu modal alam dengan luas lahan rata-rata 1,5 ha di dalam HKm Annunge yang ditanami komoditi kakao, cengkeh, kemiri, kopi, lengkuas, sereh, jahe dan pala. Modal manusia meliputi 71,43% anggota keluarga responden termasuk dalam usia produktif, pendidikan yang didominasi tamat SD dengan persentase 22,45% dan pengelolaan usahatani secara semi tradisional. Modal sosial yaitu kelembagaan dan stakeholder KTH Annunge meliputi UPTD KPH Walanae, pedagang lokal dan pedagang bibit. Modal finansial yaitu penerimaan total responden di dalam HKm sebanyak Rp.427.506.000/tahun dan di luar HKm sebanyak Rp.83.410.000/tahun. Pendapatan responden menurut sumbernya yaitu usahatani pertanian dengan rata-rata Rp.32.202.133/tahun dan usaha lainnya dengan rata-rata Rp.25.567.000/tahun. Modal fisik meliputi keadaan rumah responden dengan tipe rumah panggung dan rumah batu dan keadaan infrastruktur jalan ke HKm Annunge yang masih sulit dijangkau dan akses layanan pemerintahan yang mudah untuk dijangkau.